NInews.Online - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menjalankan mandat
Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju dan SDM Unggul.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh
kebijakan yang diambil Pemprov Jatim akan selaras dengan program
kebijakan pemerintah pusat. Setelah selesai rakornas Pusat tanggal 14
November di Sentul akan diselenggarakan rakor tingkat provinsi yang
direncanakan diselenggarakan tanggal 20 November di Surabaya.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
kabupaten/kota agar program yang dicanangkan berjalan optimal berseiring
mulai pusat sampai desa/kelurahan. Oleh karenanya itu pemprov Jatim
segera menindaklanjuti dengan melakukan rakor provinsi dengan mengundang
seluruh forkopimda plus provinsi dan kabupaten/ kota, DPRD provinsi dan
kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri dan swasta, seluruh camat serta
perwakilan desa/kelurahan se Jatim,” ungkap Khofifah di gedung negara
grahadi , jum’at (15/11/2019)
Seperti diketahui, ada lima visi besar yang menjadi perhatian
Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya yaitu pembangunan
sumber daya manusia, mempercepat dan melanjutkan pembangunan
infrastruktur, merampingkan regulasi, reformasi birokrasi serta
transformasi ekonomi.
Khofifah mengatakan, pihaknya akan menyelaraskan dengan ritme kerja
dan kebijakan pemerintah pusat serta mengkordinasikan dengan kebijakan
kabupaten/ kota. Di sektor infrastruktur, Pemrov Jatim terus berupaya
mewujudkan konektivitas antara wilayah utara, tengah, dan selatan, salah
satunya dengan mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan
(JLS) yang mana saat ini telah terbangun sepanjang 379,52 kilometer.
“Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan
Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien. Arus
mobilitas manusia , barang, dan jasa akan semakin lancar, menurunkan
biaya logistik dan dapat menyambungkan antara sentra-sentra ekonomi
potensial di Jatim,” tuturnya.
Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, Pemprov Jatim tengah berupaya keras menurunkan angka prevalensi stunting yang berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81 persen. Kesehatan ibu dan bayi menjadi fokus perhatian Pemprov Jatim mengingat pembangunan sumber daya manusia akan dimulai sejak masih berada di dalam kandungan. Sementara pada sektor pendidikan, Pemprov Jatim telah menyelenggarakan program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) pada jenjang SMA/SMK Se-Jawa Timur.
“Terkait investasi, Pemprov Jatim terus memacu kinerja investasi di
seluruh lini. Mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan,
pariwisata, pertambangan, energi dan sektor lain di 38 kabupaten/kota.
Alhamdulillah Singosari sudah diputuskan sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus,” paparnya.
Di Internal Pemprov Jatim, Khofifah mengaku tengah melakukan upaya
reformasi birokrasi berbasis revolusi industri 4.0. Seluruh pelayanan
masyarakat kedepan akan dapat diakses secara digital sehingga dapat
lebih cepat dan transparan.
Sementara itu, dalam hal pemanfaatan APBD Pemprov Jatim telah meninggalkan model perencanaan money follow function dan beralih ke model perencanaan money follows program. Pendekatan ini, kata Khofifah, membuat Pemprov lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Poinnya, seluruh kebijakan yang keluar dari Pemprov Jatim harus
dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi
Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019. Acara yang digelar di Sentul
International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat
tersebut dihadiri 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD,
kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Acara ini mengambil tema Sinergi
Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan
Indonesia Maju.
Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan
ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik
pusat maupun daerah. Presiden berharap agar pemerintah pusat dan daerah
bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa
Indonesia.
“Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai
ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara
kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain.
Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu
pulau, beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita
mengelola negara sebesar Indonesia ini,” kata Presiden.
0 comments: