NInews.Online - Tak lama lagi kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar
secara langsung di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sejumlah figur pun
bermunculan sebagai bakal calon kepala daerah, baik yang maju melalui
partai politik maupun perseorangan (independen).
Namun, para bakal calon kepala daerah itu dinilai tidak pro pada
pemberantasan narkoba. Padahal angka penyalahgunaan narkoba di Jatim
termasuk yang tertinggi secara nasional. Kritik itu disampaikan Ketua
DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jawa Timur, Arie Soeripan.
Terbukti, hingga saat ini belum ada satu pun bakal calon kepala daerah
yang punya program pemberantasan maupun penanggulangan penyalahgunaan
narkoba.
"Sampai hari ini belum ada bakal calon kepala daerah yang mengusung
program pemberantasan narkoba. Ini membuktikan belum ada yang pro pada
pemberantasan narkoba," sindir perempuan cantik ini, Minggu (13/10).
Arie menambahkan, sejatinya pemberantasan narkoba itu tak kalah penting
dengan pemberantasan korupsi. Sebab dampak negatif narkoba sangat luar
biasa, karena bukan saja merusak kesehatan tapi juga merusak mental
generasi muda yang merupakan penerus masa depan bangsa.
Bahkan lanjut Arie, narkoba kalau tidak ditanggulangi akan menimbulkan
kerawanan sosial dan memicu kriminalitas. Karena, bagi mereka yang sudah
kecanduan akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan narkoba.
"Saya kira dampak negatif narkoba ini lebih besar dari korupsi. Karena
narkoba akan merusak seluruh sendi masyarakat. Termasuk mental generasi
muda yang merupakan penerus masa depan bangsa. Karena itu, harus ada
langkah konkret dalam memerangi narkoba," tegas perempuan yang juga
aktivis sosial tersebut.
Arie juga mengingatkan, langkah pemberantasan narkoba harus dimulai
sejak dini dari diri bakal calon kepala daerah. Karena itu, wajib
hukumnya para calon kepala daerah untuk bebas dari narkoba. Pasalnya
mereka adalah pemangku kebijakan yang menentukan arah pemerintahan
daerah.
Karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara
pilkada harus melakukan pemeriksaan ketat kepada para calon kepala
daerah dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tahap
pemeriksaan kesehatan.
"Bila perlu jangan hanya tes urine tapi juga tes darah dan tes rambut
yang lebih akurat. Dan BNN punya alat pemeriksaan canggih yang bisa
mendeteksi penggunaan narkoba dalam jangka yang lama," pungkas perempuan
asal Tuban tersebut.


0 comments: