Demikian disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti, saat dihubungi , Senin (13/1/2020).
Menurut Ray, pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya korban framing dari OTT KPK terhadap Wahyu haruslah dibuktikan dengan melaporkan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Pengawas KPK.
Demikian pula dengan pernyataan politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang menyebut tindakan tim penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDIP adalah ilegal.
"PDIP harus laporkan komisioner KPK ke Dewas. Kenapa? Seperti disebutkan pak hasto ini upaya framing, ini harus buktikan. Adukan ke dewas. Apakah ada upaya framing terhadap OTT KPK. Kemudian Masinton, menyebut tindakan KPK ini ilegal, bagi saya saudara Masinton harus laporkan ke Dewas," kata Ray.
"Ini kan sudah ada Dewas (KPK), kok mereka masih koar-koar di luar, yang ngotot revisi dia juga, yang pilih komisionernya dia-dia juga. Kan aneh (masih koar-koar di luar)."
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyebut tindakan tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDIP, Kamis (9/1/2020) adalah ilegal. "Adalah tindakan ilegal, untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan," kata Masinton melalui keterangan tertulis, Minggu (12/1/2020).
Masinton menilai tindakan tersebut ilegal lantaran pada saat mendatangi kantor DPP PDIP penyelidik KPK tak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal. Padahal, dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, keberadaan surat itu telah diatur secara jelas.
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menjadi korban pembingkaian atau framing kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dia menilai pers ikut memframing bahwa dia terlibat kasus tersebut.
"Justru kalau kita lihat dari framing yang dilakukan, PDI Perjuangan menjadi korban dari framing itu," kata Hasto di arena Rakernas I PDIP 2020, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
0 comments: